Pelantikan Pimpinan DPRA Diwarnai Demo

BANDA ACEH – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat mengadakan aksi demo di sela acara pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh-DPRA-periode 2009-2014, tadi pagi di halaman Gedung Dewan tersebut. Massa yang mengecam keterlambatan pelantikan itu nyaris bentrok dengan para anggota dewan.

Ketegangan itu bermula saat massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat -Gempur- meminta Dewan menanda tangani kontrak politik yang mereka ajukan, sesaat usai diizinkan masuk ke pekarangan Gedung DPRA setempat.

Kontrak itu diantaranya, memohon agar DPRA menuntaskan pembentukan perangkat Dewan paling lambat seminggu ke depan, menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh -RAPBA- 2010 paling telat 31 Desember 2009, serius dan professional mengawasi kinerja Pemerintah Aceh dan komit dalam memberantas korupsi.

Massa juga meminta DPRA patuh kepada Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 dalam menetapkan pimpinan dewan. Karena, akibat polemik penetapan pimpinan Dewan selama ini, telah membuat penetapan pimpinan DPRA definitif berlarut-larut dan berdampak pada terlambatnya pembahasan RAPBA.//

Pada kesempatan itu Mujiburrahman, seorang orator massa mengemukakan, sudah tiga bulan dilantik, Dewan belum bekerja untuk rakyat. Mereka hanya makan gaji saja. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri dan kelompoknya.

Namun, permintaan itu ditolak oleh beberapa anggota Dewan yang keluar menemui massa, sesaat usai pelantikan kelar. Abdullah Saleh, seorang anggota DPRA mengatakan, pihaknya tidak bisa dipaksa. Mahasiswa jangan didalangi oleh pihak-pihak tertentu.

Penolakan itu mengundang amarah massa. Perang mulut pun tak terelakkan, suasana-pun mulai tegang, bahwa mahasiswa menyatakan, pernyataaan bahwa aksi ini didalangi adalah fitnah.

Sejumlah aparat keamanan yang mengawal aksi kemudian membawa para anggota legislatif itu masuk ke ruangan. Tak lama kemudian, antara Dewan dan perwakilan mahasiswa berdialog di Ruang Rapat DPRA. Namun, dialog itu tetap buntu, karena Dewan bersikeras tak mau menekan kontrak itu.(ril/ir)